Sebab Kerusuhan Di Mesir

Sebab Kerusuhan Di Mesir

sumber : wikipedia indonesia

Latar belakang

Pada tanggal 22 November 2012, Mursi mengeluarkan deklarasi konstitusional yang dimaksudkan untuk melindungi Majelis Konstituante Mesir dari intervensi peradilan. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa hal itu hanya berlaku sampai konstitusi baru disahkan.^[20] Deklarasi ini juga memerlukan pengadilan baru bagi orang-orang dibebaskan dari tuduhan pembunuhan demonstran pada era Mubarak, dan memperluas mandat majelis konstituante selama dua bulan. Selain itu, deklarasi itu memberi kewenangan bagi Mursi untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.^[21]
Akibatnya, deklarasi membuat semua deklarasi konstitusi, undang-undang dan keputusan dibuat sejak Mursi naik ke puncak pemerintahan, terlindung dari tuntutan oleh perorangan, individu politik atau pemerintahan.^{[22][23][24][25][26]} Demonstrasi, baik mendukung atau menentang Mursi pecah di seluruh Mesir setelah deklarasi itu dideklarasikan.

Reaksi

Supranasional

•  PBB – Navi Pillay, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, memperingatkan bahwa upaya Mursi mendorong melalui sebuah konstitusi dalam situasi saat ini "bisa sangat memecah belah". Dia memperingatkan Mursi fakta bahwa pemerintahanya naik ke puncak kekuasaan melalui protes serupa, ia harus "sangat sensitif terhadap kebutuhan untuk melindungi hak-hak para demonstran untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai."^[27]

•  Uni Eropa – Presiden Parlemen Martin Schulz menyarankan Uni Eropa menghentikan kerjasama ekonomi dan politik dengan Mesir untuk menekan Mursi, mengatakan: "Satu-satunya yang dimengerti suatu rezim adalah tekanan ekonomi", dan bahwa "Eropa harus mempertimbangkan dengan serius semua nafsu orang ini untuk memiliki kekuasaan. "^[28]

• Human Rights Watch meminta jaksa penuntut umum Mesir untuk menyelidiki penahanan tidak sah beberapa lusin demonstran anti-pemerintah (setidaknya 49) di Kairo oleh anggota Ikhwanul Muslimin di gerbang Istana Heliopolis pada 5 dan 6 Desember 2012, serta kegagalan pasukan keamanan untuk melindungi damai pengunjuk rasa anti-Mursi dan pernyataan para pemimpin FJP yang secara terbuka menyerukan pendukungnya untuk secara ilegal menangkap demonstran anti-Mursi.^[29]